Foto: Seskab Teddy Indra Wijaya Menjelaskan Kepada Awak Media Terkait Anggaran MBG. Jum’at (27/2/2026)

Jakarta Pusat (Mataseber)

Merespon polemik yang berkembang terkait anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan atau menggerus anggaran pendidikan nasional. Sekertaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan Narasi tersebut tidak benar dan perlu diluruskan. Menurutnya, tidak ada pengurangan anggaran maupun penghentian program pendidikan akibat pelaksanaan MBG. ujarnya kepada awak media

Teddy menyampaikan bahwa program MBG dirancang sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Terkait pendanaannya, ia menegaskan bahwa program tersebut telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk dalam rapat Badan Anggaran. Teddy menegaskan dengan jelas bahwa MBG tidak mengambil porsi anggaran pendidikan.

Teddy juga menepis anggapan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengabaikan sektor pendidikan. Teddy menyatakan seluruh program strategis pendidikan dari periode sebelumnya tetap berjalan hingga saat ini, bahkan diperkuat dan ditambah dengan kebijakan baru. Program Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar, misalnya, masih terus dilaksanakan tanpa perubahan.

Selain itu, pemerintah juga menghadirkan Program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak yang putus sekolah, tidak mampu mengakses pendidikan formal, atau bahkan belum pernah bersekolah sama sekali. Program ini menjadi bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok rentan agar tetap memperoleh hak pendidikan. Kata Teddy

Di sisi infrastruktur, Teddy mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini fokus melakukan renovasi sekolah-sekolah yang telah lama rusak dan sebelumnya belum tertangani. Sepanjang tahun 2025, sekitar 16 ribu sekolah telah direnovasi dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Data serta dokumentasi pelaksanaan program tersebut, menurutnya, tersedia dan dapat diverifikasi.

Teddy juga menanggapi isu bahwa kesejahteraan guru tidak diperhatikan. Ia menegaskan pemerintah justru meningkatkan perhatian kepada tenaga pendidik, termasuk guru honorer dan non-ASN. Pemerintah pusat memberikan insentif kepada guru honorer yang secara kewenangan berada di bawah pemerintah daerah, dengan nilai insentif yang kini naik menjadi Rp400 ribu per bulan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Selain itu, tunjangan guru non-ASN juga mengalami kenaikan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Kebijakan lain yang dinilai paling dirasakan manfaatnya oleh guru adalah perubahan mekanisme penyaluran tunjangan, yang kini langsung ditransfer ke rekening guru setiap bulan tanpa melalui pemerintah daerah.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Teddy menegaskan bahwa tudingan pemerintah mengabaikan pendidikan dan kesejahteraan guru tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pemerintah justru memperkuat sektor pendidikan sembari menjalankan program MBG sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas generasi mendatang. Ungkap Seskab Teddy Indra Wijaya. Jum’at (27/2/2026)

Reporter: Repi s/Tim