Foto: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Pimpin Langsung Akad masal 62 Ribu Rumah Bersubsidi yang terletak di 165 Titik, 372 Kabupaten/Kota dan 36 Provinsi. Kamis (30/7/2026)

Mataseber- Hari ini, Kamis 30 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung akad massal 62 ribu rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilaksanakan serentak di 165 titik, 372 kabupaten/kota, dan 36 provinsi. Hunian tersebut diperoleh melalui Program KPR Sejahtera yang diinisiasi Presiden untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak huni

Menurut informasi yang di himpun Tim Media Online Mataseber dalam pesan tertulis Sekretariat Kabinet menyampaikan. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengapresiasi seluruh pihak yang bergotong royong menyukseskan program ini. Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah serta terus belajar agar setiap keluarga Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih baik.

Program FLPP merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu rumah subsidi FLPP dan 400 ribu unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), didukung berbagai kebijakan keberpihakan seperti suku bunga FLPP tetap 5 persen, PPN-DTP, BPHTB gratis, PBG gratis, dan subsidi bantuan uang muka.

Foto: Masyarakat sangat antusias dan gembira menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto.

Capaian program menunjukkan hasil yang nyata:

  1. Hingga Juli 2026, 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah menerima manfaat FLPP dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35 persen.
  2. Akad massal kali ini menjadi yang terbesar dengan melibatkan sekitar 62 ribu debitur, sekaligus mempercepat pengurangan backlog perumahan nasional.
  3. Sektor perumahan juga memberikan dampak ekonomi yang luas dengan menyerap 8,65 juta tenaga kerja atau sekitar 5,86 persen dari total tenaga kerja Indonesia, sekaligus menggerakkan sektor konstruksi, perbankan, pengembang, dan UMKM.

Kerja nyata pemerintah diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Setiap rumah yang berhasil dimiliki bukan hanya menghadirkan hunian yang layak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian, dan membangun kesejahteraan keluarga Indonesia.

Reporter: Tim/Repi s